Ide Goblok Agar Jakarta Bebas Macet

Jangan tanyakan berapa kilometer jarak antar kota di Jabodetabek, tetapi bertanyalah berapa jam waktu yang diperlukan untuk perjalanan antar kota di Jabodetabek (@leonard_bayu)

Pernahkah anda dalam perjalanan antar kota di Jakarta menghabiskan waktu ber jam-jam karena kemacetan lalu lintas? Luas wilayah Jakarta dibandingkan dengan  puluhan juta jiwa penduduk bukan proporsi yang seimbang, ditambah dengan mobilitas yang tinggi dari setiap warganya. Kendaraan umum semacam Transjakarta pun belum memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk memenuhi keinginan warga Jakarta yang ingin cepat sampai tujuan. Karena menunggu bus Transjakarta pun memerlukan waktu hampir satu jam, itu pun belum lagi ditambah lama perjalanan dalam bus. Dalam buku Time Is More Valuable Than Money mengungkapkan bahwa sejatinya waktu lebih mahal daripada uang. Uang yang habis bisa dicari lagi, tetapi tidak dengan waktu. Kemacetan lalu lintas berdampak kerugian waktu, uang, dan pikiran, Oleh karenanya banyak bos-bos besar yang menginvestasikan uangnya agar dapat terhindar dari kemacetan lalu lintas yang memakan banyak waktu.
Kembali pada pertanyaan sampai kapan Anda akan menyia-nyiakan waktu untuk menempuh perjalanan 4 hingga 6 jam pulang pergi dari tempat kerja Anda di Jakarta menuju rumah di Depok/Bekasi/Tangerang? Diperlukan cara yang sangat goblok agar baik Jakarta dan kota-kota pinggirannya bisa benar-benar bebas dari macet. Berikut ini adalah beberapa ide goblok yang mungkin akan sangat efektif untuk menghilangkan kemacetan DKI.

1.      Gaji Minimum Perusahaan Diwajibkan 12 Juta Rupiah per Bulan

Sumber: http://www.aktualpost.com

Perusahaan yang tidak mampu memenuhi gaji minimal tersebut diwajibkan untuk pindah tempat di luar Jakarta. Arus urbanisasi yang terbilang besar disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan Jakarta. Masyarakat yang berasal dari luar Jakarta cenderung memilih menjadi perantau di Jakarta karena menawarkan pendapatan yang lebih besar dibanding perusahaan di luar daerah Jakarta dan Jabodetabek. Lambat laun para perantau ini akan menetap dan memerlukan rumah, padahal harga rumah di wilayah Jakarta sangat mahal atau hampir tidak terbeli. Pilihan rumah adalah di pinggiran Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi yang akan menyebabkan padatnya lalulintas ketika para pekerja urban ini berangkat atau pulang kerja. Aturan gaji minimal 12 juta ini akan berjalan efektif karena dipastikan banyak perusahaan di Jakarta yang tidak mampu menggaji dengan besarnya nominal gaji minimal tersebut. Dengan berkurangnya jumlah perusahaan yang tidak sanggup menggaji karyawannya minimal 12 juta rupiah/bulan di Jakarta, maka arus urbanisasi dapat dikurangi.

2.      Menciptakan Jalan Bebas Banjir

Sumber: http://bulletinmetropolis.com

Padatnya arus lalu lintas ditambah dengan banjir merupakan kombinasi ampuh penyebab kemacetan parah karena pengendara dihadapkan pada pilihan untuk maju menerjang banjir, berteduh di bawah jalan layang, atau berbalik arah. Kegiatan berbalik arah inilah yang mengacaukan lalu lintas. Jalan yang bebas banjir bisa dilakukan dengan perbaikan dan perawatan berkala pada drainase agar luapan air dapat terserap sempurna. Untuk wilayah yang cekung meskipun sudah ada drainase tetapi tetap banjir bisa diatasi dengan menambah tinggi jalan terhadap permukaan air banjir. Untuk cara yang lain agar jalanan Jakarta bebas genangan air bisa dipikirkan oleh Pemprov DKI sendiri.

3.      Perusahaan Wajib Memberi Fasilitas Mess

Pulang pergi karyawan dari rumah ke kantor menimbulkan arus lalu lintas yang padat. Kepadatan yang tidak terkendali inilah yang merupakan sumber kemacetan permanen. Memberikan mess bagi karyawan merupaka upaya untuk mereduksi arus berangkat dan pulang di jalan raya. Mess untuk karyawan ini bisa ditempatkan pada atap gedung atau bekerja sama dengan instansi di sebelahnya untuk membangun mess.

4.      Pembagian Wilayah Hari Libur (jumat-sabtu untuk wilayah utara dan minggu-senin untuk wilayah selatan)

Tekanan kerja berlebih adalah hal biasa di Jakarta. Sebagai kompensasi untuk mengatasi stress di ibukota adalah berwisata ke luar kota. Biasanya warga Jakarta akan meluangkan waktu pada akhir pekan (sabtu dan minggu) untuk berlibur di Bandung, Puncak dan sekitarnya. Arus perjalanan pulang pergi dari Jakarta ke Bandung sudah terbukti dapat melumpuhkan lalu lintas diantara kedua kota tersebut. Solusi untuk mengatasinya adalah membagi beban kemacetan tersebut dengan hari libur yang berbeda. Hari libur jumat-sabtu dikhususkan untuk instansi/perusahaan di wilayah Jakarta belahan utara, di bagian belahan selatan hari libur dikhususkan  pada hari minggu-senin. Pembagian wilayah hari libur ini diharapkan mampu mereduksi arus lalu lintas hingga 50%.  Berdasarkan analisa wilayah utara  akan berangkat berlibur ke luar kota pada hari kamis malam dan pulang pada sabtu sore, sehingga tidak bentrok dengan wilayah selatan yang mulai berlibur hari minggu. Pembagian libur ini bisa ditiadakan setelah Jakarta benar-benar bebas macet.

5.      Passport Khusus Memasuki Wilayah DKI

Wajah baru para pendatang yang muncul usai Lebaran menyebabkan efek kepadatan penduduk yang menuju kemacetan lalu lintas permanen bagi Jakarta. Para pendatang ini biasanya tanpa dibekali dengan skill yang memadai namun tetap nekat dengan harapan memperoleh pekerjaan dengan imbalan yang lebih tinggi daripada di kampung halaman. Untuk menghalau kepadatan populasi para pendatang diperlukan passport sehingga tidak sembarang orang memasuki wilayah Jakarta, sementara untuk warga Jakarta hanya perlu menunjukan KTP DKI atau para pekerja di luar daerah dengan menunjukan ijin tinggal di DKI. Selain dapat mengatasi kemacetan, program passport khusus ini juga bermanfaat untuk menangani daerah kumuh di Jakarta.
6.      Koruptor dan Mantan Koruptor Dilarang Menjadi Anggota DPR dan Pejabat Pemerintah.

Maling berpenampilan santun rapih sangat berbahaya bagi sebuah Negara. Mereka bisa saja bermain cantik dengan menggerogoti dana proyek untuk mengatasi permasalahan sebuah kota seperti penanggulangan macet dan banjir. Program mobil murahan yang diloloskan juga berdampak buruk menambah kemacetan jalan. Bahaya yang terparah adalah membuat undang-undang agar mereka memiliki celah untuk membebaskan diri agar kebal terhadap tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu syarat utama untuk menjadi anggota dewan, ketua DPR/MPR, gubernur, walikota, sampai ketua RT adalah tidak ada riwayat korupsi sebagai langkah preventif agar tidak ada koruptor yang mewakili dan memimpin rakyat. 

Waktu yang berlalu hanya akan menjadi kenangan dan tidak dapat dikembalikan lagi. Manusia hanya bisa menghargai waktu dengan menghematnya. Dengan mengurangi kemacetan maka para manusia Jakarta akan memiliki lebih banyak waktu luang. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka sukai, mereka bisa memberikan perhatian pada anak, istri/suami, dan orang tua, mengerjakan hobby, dll. Dengan demikian indeks kebahagian manusia Jakarta akan meningkat. Semoga Jakarta dapat segera terbebas dari kemacetan lalu lintas.

Read More